KRIS BPJS Kesehatan dan Dilema Kesetaraan dalam Jaminan Sosial Indonesia

Penyusun: Safri Aryasmael Romadhoni & Ach. Fahmi Ghozali

Sabtu, 6 Juni 2026

(Sumber: https://infotangerang.id/kris-bpjs-kesehatan-diterapkan-juni-2025-ini-daftar-standar-baru-yang-wajib-dipenuhi-rs/)

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai pembenahan terhadap sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satu perubahan yang cukup menyita perhatian publik adalah penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai pengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 pada layanan BPJS Kesehatan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, pemerintah menetapkan bahwa pelayanan rawat inap peserta JKN akan menggunakan standar yang lebih seragam tanpa membedakan fasilitas berdasarkan kelas kepesertaan (Presiden Republik Indonesia, 2024). Kebijakan ini dipromosikan sebagai langkah menuju pelayanan kesehatan yang lebih adil dan setara. Namun, di balik tujuan tersebut, muncul pertanyaan yang patut diajukan: apakah penyamaan standar layanan benar-benar mampu menciptakan kesetaraan dalam sistem jaminan sosial?

Pertanyaan ini penting karena kesehatan bukan sekadar persoalan layanan medis. Dalam tradisi negara kesejahteraan modern, kesehatan dipandang sebagai hak sosial warga negara. Sosiolog Inggris, Thomas Humphrey Marshall (1950), menjelaskan bahwa perkembangan kewarganegaraan modern tidak hanya mencakup hak sipil dan hak politik, tetapi juga hak sosial. Hak sosial mencakup akses terhadap pendidikan, perlindungan sosial, dan pelayanan kesehatan yang memungkinkan setiap warga negara hidup secara layak. Dengan perspektif ini, layanan kesehatan bukanlah komoditas yang sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, melainkan tanggung jawab kolektif yang harus dijamin negara.

Dalam konteks Indonesia, Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan merupakan wujud nyata dari prinsip tersebut. Sejak diluncurkan pada tahun 2014, program ini telah memperluas akses kesehatan bagi jutaan masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan memperoleh layanan medis. Data BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan JKN telah mencapai lebih dari 98 persen penduduk Indonesia pada tahun 2024. Angka ini merupakan pencapaian yang signifikan jika dibandingkan dengan banyak negara berkembang lain yang masih berjuang memperluas perlindungan kesehatan universal.

Meski demikian, keberhasilan memperluas cakupan kepesertaan tidak otomatis menghapus persoalan ketimpangan pelayanan. Selama bertahun-tahun, sistem kelas BPJS menciptakan diferensiasi fasilitas berdasarkan besaran iuran yang dibayarkan peserta. Di satu sisi, mekanisme ini dianggap wajar karena peserta memberikan kontribusi yang berbeda. Namun, di sisi lain, muncul kritik bahwa sistem tersebut secara tidak langsung mereproduksi ketimpangan sosial ke dalam pelayanan kesehatan publik. Mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar dapat memperoleh fasilitas rawat inap yang lebih nyaman dibandingkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Maka dari itu KRIS hadir sebagai solusi. Pemerintah berupaya menghapus perbedaan fasilitas dasar agar seluruh peserta memperoleh standar pelayanan yang sama. Secara normatif, tujuan ini sejalan dengan prinsip universalisme yang menjadi fondasi banyak sistem jaminan sosial di negara kesejahteraan. Menurut laporan International Labour Organization (2021), sistem perlindungan sosial yang efektif harus mampu memberikan akses yang setara terhadap layanan dasar tanpa diskriminasi ekonomi. Dari sudut pandang ini, KRIS dapat dipahami sebagai upaya memperkuat prinsip keadilan sosial dalam layanan kesehatan Indonesia.

Namun demikian, terdapat persoalan yang sering kali luput dari perdebatan publik. Kesetaraan tidak selalu berarti penyeragaman. Dalam praktik pelayanan kesehatan, kualitas layanan tidak hanya ditentukan oleh kondisi ruang rawat inap. Ketersediaan dokter spesialis, jumlah tenaga kesehatan, kapasitas rumah sakit, teknologi medis, hingga distribusi fasilitas kesehatan antarwilayah memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap pengalaman pasien. Dengan kata lain, seseorang yang dirawat di rumah sakit dengan fasilitas lengkap di kota besar tetap memiliki peluang memperoleh pelayanan yang lebih baik dibandingkan pasien di daerah yang kekurangan tenaga medis, meskipun keduanya sama-sama berada dalam sistem KRIS.

Persoalan ini menunjukkan bahwa ketimpangan kesehatan di Indonesia bersifat struktural. Menurut laporan World Health Organization (2023), salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan Universal Health Coverage bukan hanya memperluas akses formal, tetapi juga memastikan kualitas pelayanan yang merata. Banyak negara berhasil meningkatkan jumlah peserta jaminan kesehatan, tetapi masih menghadapi kesenjangan kualitas layanan antarwilayah dan antarkelompok sosial. Indonesia tampaknya menghadapi tantangan serupa.

Selain itu, implementasi KRIS juga menimbulkan konsekuensi finansial yang tidak kecil. Rumah sakit harus menyesuaikan berbagai aspek infrastruktur agar memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Bagi rumah sakit besar di kawasan perkotaan, proses adaptasi mungkin dapat dilakukan dengan relatif mudah. Namun, kondisi berbeda dihadapi rumah sakit daerah yang memiliki keterbatasan anggaran maupun sarana fisik. Jika proses penyesuaian tidak disertai dukungan sumber daya yang memadai, maka beban reformasi justru berpotensi ditanggung oleh fasilitas kesehatan yang kapasitasnya paling terbatas.

Tantangan lain berkaitan dengan keberlanjutan pembiayaan BPJS Kesehatan. Sistem jaminan sosial selalu menghadapi dilema antara perluasan manfaat dan kemampuan pendanaan. Semakin luas manfaat yang diberikan, semakin besar pula kebutuhan biaya yang harus ditanggung. Data Katadata (2025) menunjukkan bahwa indikator ketahanan finansial Dana Jaminan Sosial Kesehatan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun kondisi tersebut belum menunjukkan krisis, fakta ini menjadi pengingat bahwa reformasi pelayanan harus disertai strategi pembiayaan yang berkelanjutan.

Di sinilah dilema mendasar kebijakan jaminan sosial kesehatan Indonesia terlihat dengan jelas. Negara ingin mewujudkan pelayanan yang lebih adil, tetapi pada saat yang sama harus menghadapi keterbatasan sumber daya fiskal, infrastruktur, dan tenaga kesehatan. Akibatnya, kebijakan yang tampak progresif secara normatif belum tentu menghasilkan perubahan substantif di lapangan.

Menurut saya, keberhasilan KRIS tidak boleh diukur hanya dari hilangnya kelas 1, 2, dan 3 dalam pelayanan rawat inap. Ukuran yang jauh lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut mampu memperbaiki pengalaman nyata masyarakat ketika mengakses layanan kesehatan. Jika pasien masih menghadapi antrean panjang, distribusi dokter yang timpang, atau kualitas layanan yang berbeda antarwilayah, maka tujuan kesetaraan yang dijanjikan KRIS belum sepenuhnya terwujud.

Pada akhirnya, reformasi jaminan sosial kesehatan memerlukan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar perubahan standar ruang rawat inap. Negara perlu memperkuat kapasitas rumah sakit daerah, meningkatkan jumlah tenaga kesehatan, memperbaiki distribusi fasilitas medis, dan menjaga keberlanjutan pembiayaan JKN. Tanpa langkah-langkah tersebut, KRIS berisiko menjadi simbol kesetaraan yang kuat secara administratif tetapi lemah dalam realitas pelayanan. Kesetaraan dalam jaminan sosial tidak lahir hanya karena semua orang menempati kamar dengan standar yang sama. Kesetaraan baru benar-benar terwujud ketika setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, di mana pun mereka berada.

KAJIAN PUSTAKA

International Labour Organization. (2021). World social protection report 2020-22: Social protection at the crossroads in pursuit of a better future. ILO. ⁠

Katadata. (2025, August 22). BPJS Kesehatan's financial sustainability decreases until the end of 2024. Katadata Databoks. https://databoks.katadata.co.id/en/consumer-services/statistics/68a80d8223953/bpjs-kesehatans-financial-sustainability-decreases-until-the-end-of-2024⁠

Marshall, T. H. (1950). Citizenship and social class and other essays. Cambridge University Press.

Presiden Republik Indonesia. (2024). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Database Peraturan BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/285181/perpres-no-59-tahun-2024⁠

Purwanto, A. (2024, May 30). Dissecting the BPJS health single class plan. Kompas.id. https://www.kompas.id/baca/english/2024/05/30/en-membedah-rencana-kelas-tunggal-bpjs-kesehatan⁠

World Health Organization. (2023). Tracking universal health coverage: 2023 global monitoring report. World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789240080379⁠